SINTANG - Pengamat kebijakan pemerintah Victor Emanuel menilai wajar program Guru Garis Depan (GGD) mendapat penolakan. Kebijakan pemerintah pusat sudah mengambil peran yang seyogyanya menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah. Semangat otonomi daerah seakan sirna bila otoritas tetap  diambil pemerintah pusat dalam pengangkatan guru. 
“Kewenangan tidak mengakomodir daerah. Soal pendidikan sudah jelas mesti ada pelimpahan bagi daerah,” kata Victor, akademisi Universitas Kapuas Sintang, ini. 
Victor mengatakan, pola GGD sudah bagus. Hanya saja pola perekrutan idealnya mengakomodir putera daerah. Tidak elok bila masyarakat di daerah mesti menjadi penonton didaerah sendiri. Kesempatan idealnya harus diberikan. Warga daerah terpencil, perbatasan, dan terisolir bukan tidak ada mengenyam pendidikan jurusan keguruan. 
Victor menambahkan kekurangan guru seyogyanya pemerintah pusat mengucurkan pendanaan untuk penggajian. Alokasikan dana untuk penerimaan. Namun, perekrutan diserahkan ke daerah. Bukan sebaliknya. Pemerintah pusat yang turun langsung melakukan perekrutan dengan ketentuan dan persyaratan tidak melihat daerah. 
Menurut Victor, idealnya sudah jelas diatur. Kewenangan pemerintah pusat menyangkut keamanan, hubungan luar negeri, keagamaan, keuangan dan ekonomi. Bidang pendidikan saja, SD hingga SMP diserahkan ke kabupaten mengurusnya. Kemudian SMA diurus pemerintah provinsi. Sementara jenjang perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Idealnya perekrutan tenaga pengajarnya juga demikian,” katanya.
Victor menyayangkan sejumlah GGD sudah dinyatakan lulus penempatan Sintang mengundurkan diri. Kekeliruan dipandang sudah sejak perencanaan awal. Pemerintah pusat tidak memandang sosial budaya sebuah kelompok masyarakat. Padahal kondisi di daerah tidak bisa disamaratakan dengan ibukota atau kota-kota besar di Indonesia. 
Ia berharap penolakan GGD bisa menjadi evaluasi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. Kekurangan guru di daerah harusnya bukan diatasi dengan mengangkat guru yang perekrutan langsung dari pusat. Campur tangan daerah harusnya diperlukan, karena yang membutuhkan guru. Hanya saja pola perekrutan harus  memberi peluang bagi putera daerah. Idealnya, lanjut dia, putera daerah diberdayakan, agar betah. 
Menurut Victor menjadi sangat penting pemerintah dalam menuangkan kebijakan perlu mendengar aspirasi masyarakat. Kebijakan mesti populis serta mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah.
 
Sumber : http://www.pontianakpost.co.id/wajar-ggd-ditolak
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama
 
Top